𝐁𝐔𝐋𝐄𝐋𝐄𝐍𝐆 ,𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐁𝐀𝐋𝐈.𝐈𝐃 Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Adalah Program Pemerintah Yang menambah alokasi pada sektor yang serapannya tinggi.Sebaliknya, pemerintah memangkas alokasi anggaran pada sektor yang serapannya kurang maksimal,
Pada Tanggal 16 November 2020 Fraksi Golkar Pimpinan Nyoman Gede Wandira Adi S.T Melakukan Aksi Walk Out Perihal Rencana Bupati Untuk Pengajuan Dana PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasioanal ) Senilai 571 M
Dan Pada Dalam Rapat Paripurna Di Sampaikan Keterangan Resmi
Alasan Fraksi Golkar Melakukan WO ( Walk Out ) Dari Ruang Sidang Yaitu
1. Rencana pinjaman 571 m ini, dprd hanya dijadikan institusi untuk setuju atau tidak aj, tanpa diajak ikut menyusun programnya.
2. Mengingatkan bupati, bahwa rencana meminjam 571 M, yg jauh lebih tinggi dari PAD, adalah sangat beresiko dan berani. Apabila salah penggunaannya akan membebani APBD 10 th kedepan.
3. Prinsipnya setuju dgn PEN, tetapi besaran dan peruntukan yg tidak sependapat krn tidak merata di 9 kecamatan dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat buleleng saat ini.
4. Berbeda pandangan itu adalah hal yg wajar dalam sebuah rapat, bukan berarti bermusuhan. Keputusan lembaga DPRD sudah diambil menyetujui KUA/PPAS. Artinya kita hormati itu, tetapi kita akan kawal dan senantiasa ingatkan, akan dampak atau masalah kedepannya, seperti kebutuhan akan guru, dll.
Ketua Fraksi Golkar Ini Juga Mengatakan Kepada Awak Media Pada Tgl ( 20/11) Juga Menambahkan " Fraksi Golkar Kurang Sependapat Walau Sdh Diputuskan ,Dengan Alasan Ini Bentuk Adalah Pinjaman Dan Harus Di kembalikan Dan Pengembalian Melalui Skema Dana Anggaran Pemkab ,Ini Memberatkan Nantinya Di Anggaran pengembalian ,Harusnya Dana PEN Ini Bukan Proyek Prestisius Karena Hanya Segelintir pemodal besar yang yang bermain ,Secara Lembaga Walau Sdh Di Putuskan ,Tetapi Tidak Ada Kita Di Libatkan ," Imbuhnya
Sementara Itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradyana S.T Di Kesempatan Lain Menyampaikan
" Pinjaman PEN UntukPeningkatan Kesejahteraan MasyarakatBupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menegaskan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam upaya pemulihan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat. Dengan parameter Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM)."
“Karena kalau kita berbicara masalah keberhasilan suatu daerah, tidak bisa dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, namun juga PDRB dan IPM,” ujarnya saat memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng mengenai Ranperda APBD tahun 2021 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Kamis (19/11).
Agus Suradnyana menjelaskan keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan tidak bisa dilihat hanya dengan peningkatan PAD saja. Tentunya kesejahteraan menjadi tolak ukur. Dengan parameter PDRB dan IPM. Seperti contoh, investasi hotel akan memberikan pengaruh terhadap PAD sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. Selain itu, PDRB masyarakat Buleleng juga meningkat. Ada pula investasi yang hanya meningkatkan PDRB tapi tidak memberikan kontribusi terhadap PAD. Seperti, pembangunan rumah sakit dan stadion. Dari segi PAD dua pembangunan tidak sangat berpengaruh namun PDRB akan meningkat. Itu yang dibangun agar berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. “Seperti pembangunan stadion. Memang tidak berimplikasi kepada PAD namun meningkatkan PDRB karena masyarakat akan merasakan efeknya seperti dagang-dagang akan bergeliat karena penonton yang berbelanja meningkat. Itu yang kita maksud peningkatan PDRB. Begitu pula pembangunan atau renovasi rumah sakit yang berujung pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam perencanaan pembangunan di Buleleng, ekosistem ekonomi sangat diperhatikan. Ekosistem yang baik akan memberikan multiplier effect terhadap perkenomomian di Kabupaten Buleleng. Ekosistem yang dimaksud adalah perhitungan berapa jumlah investasi yang masuk dan uang yang masuk atau beredar untuk masyarakat. “Itu yang akan kita lakukan dengan pinjaman PEN ini. Karena pinjaman PEN ini untuk belanja modal. Pembangunan di bidang infrastruktur. Bukan untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial sudah memilik porsinya sendiri,” ucap Agus Suradnyana.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa menyebutkan Pemkab Buleleng masih menunggu kesempatan untuk melakukan pemaparan mengenai usulan pinjaman PEN ini di depan pemerintah pusat. Surat-surat pun telah dikirim semua termasuk surat Bupati Buleleng tentang pelampauan batas defisit dan surat lainnya. Ini semua membutuhkan jawaban dari pemerintah pusat. “Kita berharap bisa bulan ini. Sehingga begitu ketok palu, kita sudah tahu berapa dana PEN yang kita masukkan ke APBD,” pungkasnya. ( RED/IMAM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar