Opini : Varian Demo Dalam Demokrasi

𝙾𝚕𝚎𝚑 : 𝙲𝚊𝚑𝚢𝚘𝚗𝚘 𝙴.𝚂

21 𝙾𝚔𝚝𝚘𝚋𝚎𝚛 2020

𝙸𝚗𝚝𝚎𝚕𝚎𝚖𝚍𝚒𝚊𝚋𝚊𝚕𝚒 -𝙹𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊 ," 𝙾𝚙𝚒𝚗𝚒 𝙱𝚎𝚛𝚍𝚊𝚜𝚊𝚛 𝙺𝚊𝚗 𝙵𝚊𝚔𝚝𝚊 𝙸𝚗𝚒𝚄𝚗𝚝𝚞𝚔 𝙳𝚒 𝙺𝚎𝚝𝚊𝚑𝚞𝚒 𝙿𝚞𝚋𝚕𝚒𝚔 𝚂𝚒𝚜𝚝𝚎𝚖 𝙳𝚊𝚗 𝙼𝚎𝚔𝚊𝚗𝚒𝚜𝚖𝚎𝚗𝚢𝚊 ( 𝚛𝚎𝚍𝚊𝚔𝚜𝚒 )

.Untuk fee/tarif demo adalah Rp. 500.000,- per orang dari sumber pembiaya yang dikenal sebagai 'bandar'. Dan diajukan oleh penggalang demo.

Antara 'bandar' dan 'penggalang' demo (atas nama elemen 'tertentu'), masing pihak memiliki operator. Khusus operator 'bandar' berfungsi ganda sebagai pengawas dan evaluator.

Nilai Rp 500.000,- per orang bersifat komponen akumulatif, yang terdiri

- biaya penggalangan

- biaya transportasi bus atau truk

- biaya mobil komando

- biaya atribut

- biaya spanduk dan poster

- biaya logistik air minum dan makanan

- biaya P3K

Sehingga sampai ke personil / peserta Demo di lapangan bervariasi, antara 50 rb - 200 rb.

Alokasi 50 rb - 200 rb terbagi :

1. Korlap: 200 rb (umumnya per korlap untuk mengkoordinir massa aksi antara 30 - 50 orang)

2. Massa penggalang/perintis: 100 - 150 rb

3. Massa yg tergalang: 50 - 100 rb

Note:

Banyak kasus, massa yg tergalang & terpikat oleh janji diberi 'ongkos' oleh dari korlap atau unsur massa penggalang. Lalu sering terlihat massa yg tergalang pd jelang akhir demo, duduk-duduk bergerombol menunggu ongkos.

Bila diantara mereka diwawancarai "wartawan medsos" atau diinterograsi petugas, kerap agak gagap memberi keterangan.

Jenis massa ini di daerah spt Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi & Bandung 'Raya' adalah kalangan mahasiswa perguruan tinggi 'tertentu', pelajar 'tertentu', pemuda pengamen, pemuda pedagang asongan, buruh harian atau jemaat/santri muda (khusus bila ada tema atau sub tema agama).

Jika daftar yg diajukan penggalang demo (atas nama elemen 'tertentu') ke 'bandar' untuk akumulatif 2.000 orang massa aksi. Untuk 'bandar' yg berpengalaman, dipenuhi sekitar separuh.

Sehingga per penggalang aksi berikut team intinya, akan menerima Rp 250 juta. Namun dengan termin

Modus 'lapangan' :

Jika 1 elemen daftarkan 2000 personil massa aksi, namun hanya hadir 200 saja.

Tetapi "memainkan image dan claim" atas massa aksi dari elemen lain yang Demo. Sehingga tampak ribuan pendemo.

Maka 2000 orang yang didaftarkan akan aman pertanggung jawaban ke 'bandar' yang mendanai demo. Dengan catatan harus 'kolusi' ke operator 'bandar' yg memonitor dari titik-titik tertentu di lapangan.

Itulah salah satu sebab, banyaknya elemen yang bikin surat ijin demo ke Polda...

Nach bila surat ijin demo ke Polda bisa diterima beberapa hari sebelum hari H demo. Bisa dijadikan 'penguat' saat mengajukan proposal pembiayaan via 'operator' Bandar.

Apa manfaat bagi Bandar ?

Itu tergantung dari jenis Bandar.

1. Bagi Bandar yg berlatar politik, tentunya menarik manfaat untuk mempreasure lawan / saingan politik yg menjadi sasaran Demo. Dan bila menganggap lawan melemah, segera melakukan upaya politik transaksional ke lawan / saingan politik nya.

(Model manuver seperti ini sebenarnya sudah klasik. Mulai muncul pasca Revolusi Industri sekitar 200 tahun y.l.)

2. Bagi Bandar yg berlatar Saudagar / Coorporate tentunya menarik manfaat bila yg di Demo sasarannya ke Penyelenggara Negara (Pemerintah). Khususnya menyangkut Kebijakan Publik tertentu. Dengan kalkulasi lebih menguntungkan pisisi bisnisnya, bila ada perubahan Kebijakan Publik akibat tekanan Pendemo.

(Demo menentang Kebijakan Publik dari Penyelenggara Negara di Indonesia, sejarahnya sudah cukup lama. Yang menonjol a.l. : 1. Demo menentang kebijakan Tanam Paksa yg dipimpin oleh Diponegoro pd tahun 1825 di daerah Jawa Tengah, 2. Demo buruh bumi putera hingga staf manajemen bumi putera pd perusahaan besar Kereta Api di pulau Jawa pd tahun 1926.)

3. Jenis Demo menggugat Kebijakan Publik di Indonesia ada yg berasal dari elemen Penyelenggara Negara. Di awali yg menonjol yakni aksi Demo Tentara TNI AD dari kelompok AH Nasution dng korlap a.l. Kemal Idris. Aksi ini terjadi pd tgl 17 Oktober 1952 di lapangan sebrang Istana Merdeka yg kini disebut Silang Monas, ditujukan kepada Presiden. Terakhir yg menonjol adalah Demo anggota kepolisian dari Korlantas ke KPK pd tahun 2011.)

4. Setelah Indonesia berubah menjadi negara demokrasi "terlalu bebas atau liberal", muncul elemen Demo yg dikenal berciri Anarko Sindikalis. Cirinya menunggangi Demo agar terjadi aksi anarki yg meluas, serentak dan bertempo singkat. Hulu dari elemen ini cukup variant. Bila dari kalangan saudagar / coorporate, tentu yg memetik keuntungan dari akibat anarkisme ini.

Pada saat Indonesia belum demokrasi liberal, masih pd jenis demokrasi terpimpin atau demokrasi sentralistik. Aksi ala Anarko Sindikalis, sulit berlangsung 'otonom'. Terkecuali menjadi sub jaringan anarko sindikalis dari faksi atau sempalan di lingkungan militer (termasuk polisi).

Di negara lain aliran anarko sindikalis hanya leluasa di sistem demokrasi liberal. Dan makin leluasa apabila pihak aparat keamanan kurang cekatan dalam menertibkan anarkisme

Paparan diatas hanya terbatas dalam menyoroti Demo yang belum efektif untuk motif menuju Kudeta( 𝚁𝚎𝚍/ 𝙸𝚖𝚊𝚖)