BULELENG -INTELMEDIABALI-Rabu 04 November 2020-
Cakrawayu menilai pernyatan Arya Weda Karna tentang system ketuhanan agama hindu melalui video yang viral di media sosial telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama umat Hindu di Bali. Misalnya, muncul demo di beberapa daerah, seperti di Klungkung, Bajra sandhi Renon, di depan Kantor DPD, Gedung Panca Sila, Bahkan AWK ditolak oleh Masyarakat Nusa Penida juga diwarnai dengan pemukulan kepala AWK.
Cakrawayu bersama ormas lainnya, sudah menanyakan kepada parisada Bali mengenai langkah-langkah strategis untuk meredam keresahan tersebut. Jawaban dari PHDI Bali, ternyata jauh dari harapan kami bahkan beberapa ormas kecewa dan meninggalkan ruang pertemuan. Bila parisada Bali yang seharusnya (AD/ART) bertanggung jawab terhadap kehidupan beragama hindu di Bali tidak mau mengambil tanggung jawab, lalu siapa yang boleh mengambil tanggung jawab itu?
Dalam hal ini, setidaknya Parisadha Bali dapat mengambil langkah strategis seperti yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat. Majelis Desa Adat dengan tegas menyikapi keresahan masyarakat Bali lewat surat pernyataan tertanggal Anggara Pon Wuku Merakih , 3 November 2020.
Berbeda dengan PHDI Bali, malahan majelis Desa Adat lebih dulu mengambil sikap atas aspirasi masyarakat, nampaknya Majelis Desa Adat lebih peka dan lebih cepat merespon dan menyerap aspirasi, entah pengaduan ataupun keluhan masyarakat.
Bila perbedaan ini semakin tajam, apakah umat Hindu di Bali masih memerlukan Parisadha Bali?
( Red / Imam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar