Oleh Dahono Prasetyo
Selasa 9 Maret 2021
Jakarta,Intelmediabali.id-
Keputusan politik Moeldoko menjadi Ketua Partai, berdampak implikasi kuat pada jabatan struktural yang diembannya. Kepala Staf Presiden dalam tupoksinya memegang peranan strategis sebagai pemberi dukungan Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
Peran sektoral KSP yang menjembatani kepentingan negara pada sektor sipil, militer dan partai politik sejatinya harus lepas dari partai politik. Konstelasi yang berkembang terkait Partai Demokrat yang kini sedang diambil alih, menyiratkan agenda Moeldoko sendiri untuk undur diri dari jabatan yang membutuhkan netralitas itu.
Pernyataan mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie yang meminta Moeldoko mundur dari KPK menjadi penegasan secara norma hukum. Persoalan hanya tinggal waktu kapan Moeldoko mengundurkan diri, yang pasti usai Jokowi menemukan sosok tepat penggantinya.
Di deretan loyalis pemerintahan ada nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang di bulan November 2021 memasuki masa pensiun. Sosok tersebut menjadi pilihan paling ideal untuk menggantikan Moeldoko yang segera pamit mundur. Fokus menjalankan gerbong politik terlepas dari kontroversi cara mengambil alihnya.
Secara strategi militer, keputusan Moeldoko sudah melalui pertimbangan banyak hal. Dan bisa dipastikan tidak akan mundur pada perlawanan pemilik gerbong lama sekelas mantan Presiden 2 periode. Menjadi ketua partai politik dengan pertaruhan meletakkan jabatan di KSP itu bukan uji coba sekedar bikin gaduh. Empat hingga lima langkah berikutnya sudah disusun rapi saat kita masih sibuk melayani curhatan keluarga Cikeas yang merasa kecolongan.
Keputusan ada di tangan Jokowi, bukan tentang siapa yang akan menggantikan Moeldoko, tetapi siapa calon ideal menjadi Panglima TNI sepeninggalan Hadi Tjahjanto merapat ke KSP. Ada nama Jenderal TNI Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai Kasad. Mempertimbangkan lagi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada angkatan darat lebih bisa diterima banyak pihak. Masa pensiun Andika Perkasa meskipun hanya memiliki waktu hingga Desember 2022, cukup untuk menerima estafet Panglima TNI yang membutuhkan visi misi sejalan dengan Pemerintahan Jokowi.
Opini ini lebih bersifat saran dengan mempertimbangkan obyektivitas herarki sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanyaannya, mengapa KSP harus dijabat oleh militer? Jawabannya ada pada status Jokowi yang sipil, butuh keseimbangan dengan militer pada pos pos strategis. Dan unsur TNI punya integritas dan loyalitas yang sudah teruji netralitasnya.
Saat Moeldoko yang loyal dan berintegritas tinggi sudah tidak netral dengan berpihak pada satu partai politik, bukan berarti dibuang. Tetapi mengembalikannya lagi kepada rakyat yang mempercayainya dalam gerbong politik bernama Partai.
Tragedi SBY di masa pemerintahan Megawati 2009 tidak boleh terjadi lagi. Bagaimana seorang yang dipercaya menjadi Menko mengundurkan diri memilih menjadi kader partai baru. Lalu dengan dramatis menelikung Presiden yang mempercayainya, melibas partai partai besar lain kemudian menjadi Presiden 2 periode.
Semoga Moeldoko bukan SBY meskipun kini sedang saling beradu siasat di depan Presiden Jokowi.( RED)
Tambahan percakapan dengan Penulis
Redaksi : Apakah sudah resmi dan legal menjadi ketum Demokrat Dan Sudah Berhitung ?
Dahono Prasetyo : Kalau sekelas Moeldoko sudah berhitung urusan Kemenkumham hingga MA juga,
Pertaruhannya di KSP bukan untuk kalah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar