Header Ads Widget

Hosting Unlimited Indonesia

Update

8/recent/ticker-posts

Kibar Bendera Tanpa Suara




Oleh :Dahono Prasetyo
Rabu 14 April 2021

Jogjakarta,Intelmediabali.id-
Kapanpun dan siapapun terkait reshuffle kabinet, pada akhirnya tidak menjadi kebijakan strategis jika sekedar mengendus adanya korupsi. Persoalan di Kementrian dari pusat ke daerah yang terkait kebijakan lembaga tidak semudah gonta ganti menteri.

Kecuali mengganti menteri yang terbukti korupsi, reshuffle cenderung masih berat kepentingan politik. Tidak semata politik yang berkonotasi partai, tapi memainkan pion catur terkait siapa "gerbong" di belakang menjadi pertimbangan siapa yang akan "giliran" mengepalai lembaga. Akhirnya kementerian menjadi "kekuasaan" satu atau beberapa kelompok.

Sudah menjadi rahasia umum semisal di kementerian A domainnya "warna" kuning, lembaga B berwarna merah, sementara instansi C miliknya hijau dan biru. Istilah warna merujuk pada bendera parpol tertentu lengkap dengan "kaki tangannya".

Kementerian ibarat kue kekuasaan sah-sah saja. Mengelola negara melibatkan partisipasi partai politik. Tetapi bagaimana terjadi perbaikan kinerja, kebijakan menteri menentukan berdampak perubahan terhadap rakyat atau tidak.

Sebagian kementerian masih berkutat melanjutkan strategi yang sudah ada dari pendahulunya. Tidak ingin mengambil resiko saat merubah prespektif dari berpihak pada klas tertentu menjadi berpihak kepada rakyat. Bertaruh menjadi tidak populis dalam mengambil kebijakan, tidak semua menteri punya nyali. Berapa kalipun pergantian menteri terkait ganti Presiden, atau mendadak reshuffle masih minim "kejutan" kebijakan out of the box.

Menteri Susi Pudjiastuti salah satu yang punya nyali diantara puluhan menteri lain. Atau mas menteri Nadiem yang tetap teguh pada prespektif pendidikan "futuristik" di tengah gempuran kelompok konservatif yang tak nyaman dengan perubahan.

Sementara Kementerian atau lembaga pemerintah lainnya nyaris tak kreatif, miskin inovasi jika tak ingin disebut "malas". Mendagri yang tetap di jalur normatif sekedar menjadi kordinator "raja raja kecil" di pemerintah daerah. Kemenhub yang sibuk di musim lebaran dan liburan. Kemeterian PU PR saking asiknya ber-infrastruktur sampai lupa salah vendor BUMN-nya tekor puluhan triliun. Atau Setneg yang masih sibuk mengelola bisnis asset negara daripada kerja administrasi layaknya sekretaris.

Bagi yang "melek politik" reshuffle semakin menegaskan fenomena salah pilih pembantu. Presiden punya hak prerogratif untuk itu, tapi bongkar pasang menteri tanpa melihat persoalan mendasar menjadi preseden negatif strategi pemerintah mengelola negara.

Apa sih persoalan mendasar yang begitu penting namun enggan dilakukan? Salah seorang kawan bertanya : Apa susahnya membuat website anggaran di tiap kementerian? Transparansi kebijakan anggaran yang bisa di akses publik?

Transparansi yang menjadi kunci dasar apa yang direncanakan lembaga, terbuka untuk umum. Pengawasan tidak melulu hak BPK. Puluhan juta wajib pajak yang berpartisipasi membiayai negara punya hak tahu, apa saja yang dilakukan atas anggaran "patungan" tersebut.

Transparansi tidak hanya keterbukaan yang bertanggung jawab, namun setidaknya korupsi dan kolusi menemukan lawan tangguh berupa sistem.

Contoh sederhananya denda tilang pelanggaran di jalan raya. Mengapa tidak ada ide menampilkan data real-time berapa uang denda yang masuk tiap hari dari para pelanggar? Justru fokus inovasi mengejar tilang elektronik, menindak diam diam sekaligus menumpuk pemasukan denda yang sudah pasti meningkat dibanding tilang manual.

Keterbukaan yang seharusnya meringankan beban praduga kadang dihindari mengatas namakan rahasia negara. Saat mendadak muncul persoalan di dalam, sesuatu yang seharusnya bisa diantisipasi jauh hari menjadi terlambat dengan menyisakan korban konspirasi menandakan buruknya koordinasi yang terus terjadi.

Memahami Reshuffle bisa dari 2 sisi. Sebagai upaya Presiden memaksimalkan kinerja pembantunya dengan harapan terjadinya perubahan. Atau "kegagalan" mempercayakan tugas penting kepada seseorang.

Keduanya menjadi otokritik dalam rangka memperbaiki sistem yang sebagian masih belum terbebas dari sindrom ABS. Celakanya kadang dianggap kontra Pemerintah lengkap dengan pendukung Jokowi militan yang menanggapi negatif segala yang berbau kritik. Lalu serentak menyerbu dengan menyematkan stampel Kadrun??

Banyak cara untuk mencintai negeri bersama Jokowinya, inipun salah satu jalan bagaimana sesuatu yang belum sempurna butuh kontrol pemikiran. Jokowi tidak anti kritik justru sebaliknya, karena disitulah keseimbangan menjadi bijaksana mempertimbangkan bijaksini, bijak kita tanpa merasa paling benar.

Menjaga NKRI itu berat, yang ringan cuma menulis di media. Lebih mudah lagi menjadi egois di tengah kehidupan sosial.( RED)

Posting Komentar

0 Komentar