Denpasar,Intelmediabali.id-
Polemik dan 'akrobat' Pembelaan Perihal kasus Dana punia Yang di duga digunakan untuk kepentingan' pribadi' berbuntut panjang ,Seperti di ketahui publik Senator DPD RI AWK ikut Bersuara
Seperti yang di kutip dari media bali ,Ijin dari BPHN Adalah diduga Baru 2021 Sedangkan pengumpulan dana di lakukan dari dulu , Hal itu mengundang pendapat dari 2 Tokoh Bali Made Wena dan Jro Bima Ismaya Jaya
"Selaku Bandesa Adat Kutuh Kuta Selatan Badung pada tahun 2018 didatangi oleh 2 orang yg menyatakan diri dari PT tertentu membawa kupon dari badan punia itu, serelah saya tanya badan ini milik siapa dana digunakan untuk apa dan mereka tidak bisa menjelaskan, maka saya ndak mepunia karena takut juga salah pemanfaatan. mereka janji untuk datang kembali memberikan penjelasan tapi tidak datang."ungkap nya
"saya sedari awal menilai badan dana punia ini namanya aneh berlabel hindu tapi kayaknya bukan mewakili lembaga umat hindu, makanya ndak ikut mepunia. Nah sekarang umat dan krama mulai mempertanyakan, ya sebaiknya mereka menjekaskan dengan terbuka"
"Selaku Petajuh Bandesa Agung berpandangan sebaiknya pihak Badan Pengelola Punia Hindu dimaksud dapat memberikan penjelasan tentang siapa dirinya dan bagaimana gambaran awal penerimaan dan pemanfaatan dana yg didapat dgn mengatasnamakan hindu tersebut "Paparnya Geram
Sementara itu ketum YKKB Jero Bima Ismaya Jaya ketika di minta tanggapan Menegaskan
"Ini harus diusut tuntas dan jelas karna ini Badan Dana Punia Hindu Nasional, sangat besar sekali jumlah penduduk Hindu untuk di bali kurang lebih 4jt luar Bali kurang lebih 8jt total 12jt dari 12jt ini, kita coba hitung 2jt saja orang Hindu yang membeli uangnya 20M, bisa dibayangkan membeli apa saja bisa dan untuk Hindu Nasional uang ini sudah disalurkan kemana coba kita minta laporannya kalau tidak ada laporan jelas ini sudah Mafia korupsi besar besaran ini, dalam 1th berapa kali mengadakan kegiatan bulan dana Punia ini, mengatasnamakan Hindu Nasional, patut dan harus ada pertanggung jawaban yang jelas agar semua tau." Papar Jero Bima
"Kalau diselewengkan wajib untuk dilaporkan kepada PHDI karna mengatasnamakan Hindu, harapan saya ini ada yang menuntut untuk diperjelas di masyarakat, kita dari Yayasan Kesatria KERIS Bali, mengharapkan sekali PHDI Pusat bertindak juga terhadap ini," Pungkasnya .
Informasi terkini Yayasan Kesatria Keris Bali sudah ada team pengacara sebanyak 24 Orang dan sudah diresmikan , Yang Di ketua i Gede Sariawan SH dan team ini siap ngayah melakukan bantuan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan pendampingan hukum Gratis ( RED/Imam Heru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar